Melahirkan lebih memilih ditolong oleh dukun daripada Bidan !!!
Mamuju. Pengenalan program KB bagi ibu-ibu yang memiliki anak baduta dan balita. Tema ini kami pilih karena sebagian besar PUS
Selengkapnya
Penulis: Penyunting
Aplikasi MONIKA Melampaui Target
Topoyo. Pelaksanaan Kualifikasi bagi provider KB di kabupaten Mamuju Tengah dibuka oleh Kabid KB dan KR OPD KB kabupaten Mateng
Selengkapnya
Sinergitas Bidan dan PKB
Polman- Pelaksanaan rapat koordinasi kesertaan KB dan kualifikasi bidan dikabupaten Polewali Mandar dilaksanakan di hotel Al-Ikhlas (07/11/19). Kegiatan tersebut dibuka
Selengkapnya
Sebanyak 42 Bidan KB Dikualifikasi
Pelaksanaan kualifikasi pelatihan CTU IUD-Implan bagi Bidan di kabupaten Majene dilaksanakan selama 2 hari tanggal 05-06 November 2019 di aula
Selengkapnya
WORKSHOP PERUMUSAN ISU DAMPAK PENGENDALIAN PENDUDUK
Analisis dampak kependudukan merupakan upaya dalam mengatasi dan mengendalikan dampak adanya dinamika kependudukan yang akan terjadi di kemudian hari. Isu
Selengkapnya
Pembinaan program ketahanan keluarga di dinas PPKB P3A Kabupaten Pasangkayu
Sasaran pembinaan adalah beberapa kelompok ketahanan keluarga remaja yang masuk dalam ProPN PKBR 2019. Ditemukan beberapa kelompok yang menjadi ProPN
Selengkapnya
PERTEMUAN POKJA KAMPUNG KB TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT
Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu inovasi strategis yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat
Selengkapnya
FORUM INTEGRASI KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KAMPUNG KB
Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN
Selengkapnya
SOSIALISASI APLIKASI MONIKA DIHADIRI 40 ORANG BIDAN
MAMUJU – Peningakatan kualitas kompetensi provider KB merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayan KB di fasilitas kesehatan. Khusus bagi Bidan
Selengkapnya
SOSIALISASI / FASILITASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Selengkapnya