RAKERDA BANGGAKENCANA, SEKPROV SULBAR : Mari Berperang Melawan Stunting

Tahun 2020 merupakan periode transisi peralihan RPJMN 2015 – 2019 menuju RPJMN 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Berbagai percepatan kegiatan prioritas harus segera diimplementasikan, tetapi secara umum harus dipayungi dengan kerangka kerja yang komprehensif dan dapat disinergikan bersama, terutama antara Perwakilan BKKBN Provinsi dengan OPD-KB Tingkat Provinsi dan Kabupaten serta Mitra Kerja BKKBN.

Maka dari itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tahun 2020 yang dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Maleo, Mamuju (5/03/2020). Rakerda diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang terdiri dari Kepala Dinas OPD-KB Provinsi dan Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Mitra Kerja terkait (TNI, IBI, PKK, POLRI, Perguruan Tinggi, Media, dan Akademisi).

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Walfaidhin SE, dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakerda Banggakencana tahun 2020 mengusung tema “Banggakencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

“Tema ini bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja BKKBN dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan bagi masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum, Drs Putut Riyatno M.Kes, menyatakan bahwa program Banggakencana digunakan untuk memudahkan penyebutan program BKKBN.

“Banggakencana digunakan untuk memudahkan penyebutan program, yang secara nomenklatur resmi adalah program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang seringkali agak sulit diucapkan. Semoga istilah Banggakencana ini dapat membawa angin segar bagi seluruh pengelola dan pelaksana program agar lebih mudah dalam memasyarakatkan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana,” harap Putut.

Dalam kesempatan yang sama, saat membuka Rakerda, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris DP menyatakan apresiasi dan dukungannya dalam program Banggakencana sebagai upaya mengatasi permasalahan kependudukan yang terjadi, terutama kasus stunting, dimana Sulawesi Barat menempati peringkat kedua.

“Tingginya angka stunting yang menempati urutan kedua tertinggi setelah NTT, yaitu 41,6%, mengindikasikan adanya persoalan gizi kronis pada anggota keluarga dan berkaitan pula dengan lemahnya kualitas pola asuh tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kita harus berperang melawan stunting dengan meningkatkan asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak di Sulawesi Barat,” ungkap Idris.

Dalam acara Rakerda ini dilaksanakan beberapa agenda, yaitu : Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat; Launching Logo Baru BKKBN Tingkat Provinsi Sulawesi Barat; dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat dengan Mitra Kerja (KOREM 142/Tatag Sulawesi Barat; Pengurus Daerah IBI Sulawesi Barat; Kementerian Agama Sulawesi Barat; dan Badan Pengembangan SDM Pemprov Sulawesi Barat).