ASN BKKBN SULBAR NYATAKAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, segenap Apartur Supil Negara (ASN) berkomitmen menerapkan program pengendalian gratifikasi yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan komitmen.

Pernyatan dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Walfaidhin SE, dan didampingi oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, di hadapan peserta Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Banggakencana Tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis (5/3/2020). Pembacaan komitmen disaksikan oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris DP; dan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hj Siti Suraidah Suhardi SE M.Si, serta para mitra kerja dan undangan yang hadir.

 

Adapun 4 (empat) prinsip pernyataan komitmen, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar :

a) Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c) Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2. Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat;

3. Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (), sosialisasi/diseminasi, pemetaan area rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi;

 

4. Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.