Depan > Index Berita > SINKRONISASI PROGRAM KKBPK PUSAT, PROVINSI DAN DAERAH ANGGARAN TAHUN 2018
SINKRONISASI PROGRAM KKBPK PUSAT, PROVINSI DAN DAERAH ANGGARAN TAHUN 2018
Jumat, 3 Maret 2017

​MAMUJU, SULBAR.BKKBN.GO.ID- Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Provinsi dan Kabupaten (Korenda) Program  Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017  tanggal 03-05 Maret 2017 bertempat di d’Maleo Hotel and Convention, Mamuju.
Pembukaan Kaper Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran.png

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Andi Ritamariani dan dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Perencanaan OPD-KB Kabupaten, Bappeda Bidang Makro Kabupaten, Dinas P3A dan P2KB Provinsi Sulawesi Barat serta pejabat Esselon IV dan fungsional lingkup Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat dengan penyajian materi dari Biro Perencanaan BKKBN RI dan Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.
Ketua Panitia, Edwin Bara, dalam laporannya menyatakan bahwa “Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan kegiatan dan anggaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 dan tindak lanjut dari pertemuan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan di Makassar, Sulawesi Selatan”.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi, menyampaikan bahwa “Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) Wilayah II (Indonesia Timur) di Makassar, maka kami berinisiatif melaksanakan kegiatan Korenda Tingkat Provinsi Sulawesi Barat untuk mensinkronkan program dan kegiatan  yang direncanakan dan dianggarkan daerah agar selaras dengan kegiatan prioritas nasional,” ujar Rita dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Rita menyebutkan bahwa dukungan program yang diusulkan oleh pemerintah daerah khususnya di Sulawesi Barat untuk mendukung capaian prioritas nasional yang dimasukkan kedalam aplikasi e-planning ternyata nihil. Oleh karena itu diharapkan melalui kegiatan ini pemerintah daerah melalui OPD-KB dan Bappeda dapat saling mendukung agar program-program prioritas daerah dapat dimasukkan dan dibahas pada kegiatan Musrembang Tingkat Nasional.